Diskusi Ekonomi dan Keuangan Daerah


HARMONISASI PAJAK DAERAH
Juni 24, 2008, 5:01 am
Filed under: PAJAK/RETRIBUSI DAERAH | Tag:

B U K U

PERIMBANGAN EKONOMI & KEUANGAN PUSAT& DAERAH

DISUSUN OLEH : DRS. HARRY WALUYA, MM

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM BPPK DEPARTEMEN KEUANGAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6.1.Masalah Hubungan Pajak Pusat dan Daerah

Hingga 2008, Departemen Keuangan yang harus berupaya keras, tidak bisa mengatasi ketidak harmonisan, hal ini mengingat semakin banyaknya perda-perda yang bermasalah. Harmonisasi perpajakan daerah, hanya dapat diselesaikan dengan cara menyusun sistematika berupa perubahan UU 34/2000. Bila mengingat UU No.34/2000 yang di dalamnya terdapat terbukanya kewenangan propinsi / kabupaten terhadap penetapan pajak daerah, dan pemberlakuan berbagai jenis pajak maupun retribusi baru.

UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam tahun 2008 ini, pemerintah akan merevisi UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satu poinnya mempertimbangkan untuk mengatur jenis-jenis pajak yang dapat ditarik daerah. Tindakan pemerintah ini disebut amandemen/perubahan UU No. 34/2000 di DPR adalah untuk jenis-jenis pajak yang dapat ditarik daerah. Keterbukaan inilah yang menimbulkan masalah karena banyaknya penafsiran lain selain jenis pajak yang akan diatur, jadi semakin banyak bertambah jenis-jenis pajak daerah.

Sehubungan dengan banyaknya PERDA-PERDA bermasalah, Menteri Keuangan meminta Depdagri membatalkan 369 peraturan daerah dari 4.412 yang sudah dilaporkan dan dievakuasi pemerintah pusat hingga akhir Januari tahun ini karena dianggap berpotensi menimbulkan masalah. Perda dianggap bermasalah jika ditemukan terjadi tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat, pengenaan Retribusi yang lebih bersifat sebagai pajak atau bertentangan dengan prinsip retribusi, menghambat arus barang, modal, dan manusia, serta menjadikan biaya kegiatan ekonomi lebih mahal. Berdasarkan Intruksi Menteri Keuangan No.1/MK0.10/2004, daerah diminta memberikan laporan kepada pemerintah pusat atas setiap perda yang dikeluarkan[1].
Untuk mendukung evaluasi terhadap 440 perda itu yang jumlahnya menjadi 4.412, dari 13.520 produk kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah, Istana akan meninjau kembali produk hukum yang mengikat ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah.
[2]

Bagaimana meng amandemen UU 34 / 2000 jo. UU 18 / 1997 tentang pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah oleh propinsi/kabupaten ? Bagaimana memperluas tax base dengan pengecualian tertutupnya kemungkinan multi interprestasi bagi pemerintah daerah otonom untuk memperluas atau mengusulkan pajak baru ?

6.2. Perpajakan dan Retribusi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 27 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teori maupun praktik merupakan jenis pungutan yang baik.


6.2.1.Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 dapat diklasifikasikan yaitu jenis pajak tingkat profinsi atau tingkat I dan jenis pajak Kabupaten/Kota atau tingkat II. Jenis pajak tingkat I bersifat limitatif yang berarti provisi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provisi terkait dengan kewenangan provisi sebagai daerah otonom yang tgerbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenagan yang tidak atau belum dapast dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenagan bidang pemerintahan tertentu.

Jenis pajak tingkat II tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluanga untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut.

1.1 Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

1.2 Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

a. Pajak Hotel dan Restoran;

b. Pajak Hiburan;

c. Pajak Reklame;

d. Pajak Penerangan Jalan;

e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

6.2.2.Retribusi Daerah

Ketentuan secara lengkap mengenai objek dan subjek retribusi telah diatur dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dimana kewenangan daerah dalam pemungutan retribusi hanya ada pada penetapan tarif dan sasaran pengenaan retribusi.

Retribusi dibagi atas tiga golongan:

a. Retribusi Jasa Umum;

Dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasasrkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Untuk mencapai sasaran dimaksud, penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, antara lain, dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

b. Retribusi Jasa Usaha;

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

6.2.3.Persyaratan PDRD

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan, yang memenuhi kriteria, adalah sebagai berikut:

a. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;

b. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

c. potensinya memadai;

d. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

e. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;

f. menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan

a. Tingkat penggunaan jasa;

b. Tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;

b. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

c. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Cara perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud diatas serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif .

6.3.Jenis-jenis Pajak Provinsi

UU No. 34 / 2000 atau selama 8 tahun telah membedakan jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, kabupaten atau kota, tergantung cakupan umum, objek, subyek dan wajib pajak.

Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :

· PKB = Pajak Kendaran Bermotor

· PKAA = Pajak Kendaran Atas Air

· BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

· BBNKAA = Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air

· PBBKB = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

· P3ABT = Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

· P3AP = Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Sejak 1957, dengan UU No. 11 Darurat, ternyata tidak semua pajak cocok untuk dijadikan pajak daerah, sebagian besar menyebabkan pajak daerah tidak potensial. Dengan UU No. 18/1997 Jo. UU No. 34 / 2000, pajak daerah adalah iuran wajib langsung dari pribadi tanpa imbalan yang seimbang, untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan pajak daerah adalah untuk kepentingan bersama, untuk stabilitas ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Objek pajaknya memiliki mobilitas yang rendah artinya sulit dipindahkan, misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang walet. Jadi yang menanggung pajak adalah masyarakat setempat (lokal). Adapun pajak daerah yang tidak cocok antara lain, pajak ekspor/impor, pajak pemancar R/TV, pajak reklame dalam media cetak/elektronik.

6.3.1.Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:

a. Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);

d. Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh persen);

e. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);

f. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);

g. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);

h. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);

i. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%.

6.3.2.Peraturan Daerah Tentang Pajak

(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur

ketentuan mengenai:

a. nama, objek dan subjek pajak;

b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;

c. wilayah pemungutan;

d. masa pajak;

e. penetapan;

f. tata cara pembayaran dan penagihan;

g. kedaluwarsa;

h. sanksi administrasi;

i. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:

a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;

b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;

c. asas timbal balik.

6.3.3.Perumusan Perda

Mendagri dengan Peraturan No. 16/2005 memandu produk hukum PDRD menjadi Perda yaitu produk hukum yang diterbitkan oleh kepala daerah. Berdasarkan sifarnya, Perda PDRD bersifat mengatur. Mekanisme penyusunan Perda PDRD berawal dari rancangan / pembahasan PDRD dari Satker / Tim Perda dan Biro Hukum. Sekda menerima dan melakukan perubahan / penyempurnaan usulan dari Tim Perda Satker. Hasil rancangan Perda dari Sekda disampaikan ke DPRD.

SATKER

TIM PERDA

SATKER

BIRO HUKUM

DPRD

UU No. 32 / 2004 mengatur mekanisme Rancangan Perda dari Tim PDRD Satker ke DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan DPRD. Sebelum ditetapkan Gubernur, Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk melakukan evaluasi. Bilamana sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum, Gubernur menetapkan Rancangan PDRD menjadi Perda PDRD.

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang PDRD yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan Bupati/Walikota, terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Apabila Gubernur dan Menteri Keuangan menyatakan hasil evaluasi Rancangan PDRD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD menetapkan Rancangan PDRD menjadi Perda PDRD.

(1) Apa yang dimaksud dengan retribusi daerah ? Jelaskan dengan contoh !

Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin karena menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, artinya imbalan baliknya atas retribui, dapat dirasakan langsung. Contoh, retribusi parkir di tepi jalan, seharusnya jika tidak punya uang, tidak bayar dan artinya tidak punya hak untuk parkir. Parkir tradisional ini cocok dengan retribusi, dengan tarif murah, bermasyarakat, dan benar-benar pelayanan untuk publik.

(2) Setujukan Saudara dengan Gedung Parkir sebagai sumber Retribusi Daerah ?

Gedung Parkir adalah tempat parkir modern yang dikelola secara kolektif oleh mall, hotel, perkantoran, atau pusat perbelanjaan lainnya. Bagi pengguna jasa parkir berarti konsumsinya sebesar tarif parkir yang sangat mahal dan jam-jaman, dengan dalih tidak mengganggu kesempatan konsumsi orang lain, tetapi sulit untuk tidak bayar. Layanan parkir modern ini tidak membedakan siapa saja konsumennya, maka harus bayar tanpa diskriminasi.

Evaluasi tidak hanya mengutamakan sifat PDRD, objek, potensi, dampak pelestarian lingkungan, dan dampak secara ekonomi. Pokok utama dari evaluasi adalah dampak secara finansial terhadap PAD (Penerimaan Asli Daerah) yaitu efektifitas tarif yang diberlakukan terhadap objek/subyek PDRD dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Adapun, konotasi evaluasi hingga saat ini masih dibatasi ruang lingkup Menteri Keuangan dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menyetujui atau membatalkan, Rancangan PDRD dari Tim PDRD Satker.

Rancangan PDRD akan disetujui, sepanjang PDRD tidak bertentangan dengan pajak pusat. PD adalah PD, RD bukan PD, dan RD harus sesuai dengan prinsip-prinsip mobilitas retribusi, artinya PDRD tidak berpindah-pindah. Bila pusat menetapkan kenikmatan rokok sebagai objek Pajak Pusat maka daerah tidak bisa menetapkan rokok objek Pajak Daerah, maksudnya agar tidak menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah. Daerah juga tidak boleh menghambat arus lalu lintas barang, tidak boleh memungut pajak atas barang ekspor, tidak boleh menetapkan pajak ekspor atas produk perkebunan/hewan. Sebaiknya Daerah tidak menetapkan Jembatan Timbang yang berakibat menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Daerah harus menggunakan suber daya alam yang terseia secara ekonomis, dan tidak boleh melakukan tindakan yang berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah.

(3) Yang membedakan pengelola parkir sebagai private goods dan public goods?

Pengelola parkir di mall, hotel, perkantoran, atau pusat perbelanjaan lainnya disebut private goods, artinya layanan konsumsi parkir memberi manfaat bagi orang tertentu, artinya konsumsi parkir memberi kesempatan kepada private goods untuk memperoleh retribusi. Padahal retribusi itu hak Pemda, jadi Pemda berhak memperoleh bagian misalnya 30% dari retribusi parkir modern. Bila private goods tidak mau kompromi untuk membagi hasil parkir, maka Pemda berhak menutup jalan masuk ke tempat parkir.

Disebut public goods bila contoh perparkiran dikelola secara tradisional. Pungutan parkir tradisional cocok disebut pajak atas kesempatan menggunakan konsumsi parkir, pungutannya yang relatif murah sekalipun, masih ada kesempatan untuk menghindar dari pembayaran atau separoh harga.

(4) Apa saja alasan memberlakukan retribusi daerah ?

Ekonomis adalah pertimbangan / alasan utama dalam pengambilan keputusan memilih retribusi. Efisiensi atau terbatasnya sumber dana atau terbatasnya daya, juga menjadi alasan memilih retribusi. Alasan lainnya, retibusi mendorong alokasi sumber daya, lebih adil daripada pajak, dan menciptakan diversifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Keinginan untuk terus hidup mendorong terbukanya Pasar Tradisional, dengan sumber daya yang terbatas pada jalan tanah, becek, sempit dan gelap. Tidak adanya akses ke sumber dana perbankan, mendorong berdirinya rumah liliput, rumah dan toko rakyat. Disinilah awal dari retribusi / karcis untuk sewa tempat, yang kemudian berkembang diversifikasi menjadi retribusi kebersihan, retribusi keamanan, retribusi penerangan, dll.

(5) Bagaimana retribusi dapat memperbaiki sumber daya secara signifikan dan adil

Retribusi memegang kunci keberhasilan memenuhi kebutuhan masyarakat/rakyat kecil, dengan keterbatasan dana, bersedia menerima pelayanan yang seimbang dengan retribusi yang murah. Kapasitas sumber daya juga digunakan secara murah menurut harga pasarnya. Penggunaan fasilitas listrik dan air yang berlebihan tanpa disadari merupakan subsidi bagi masyarakat / pelaku bisnis yang pendapatannya terus bertambah.

Retribusi secara tradisional tumbuh dengan sangat lambat, kecuali penerimaan retribusi daerah yang direncanakan akan memperbaiki sumber daya secara signifikan. Pendirian proyek-proyek baru, pasar Senen Baru, Mall, secara signifikan merubah nilai / harga pasar. Pengunaan space harus diimbangi dengan sewa mahal, belum termasuk retribusi fasilitas, retribusi listrik dan retribusi air, yang selama ini digunakan secara boros, dengan proyek baru penggunaan sumber daya menjadi tekendali.

6.4.Mendefinisikan Pengertian Perda

6.4.1.Hubungan Perda dengan Kebijakan Pemungutan

Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberlakuan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD, ditandatangani oleh Kepala Daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, lima belas hari setelah ditetapkan, dimana kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan yang sudah harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya Perda tersebut.

Tindak lanjut atas pengawasan tersebut, adalah keputusan untuk membatalkan suatu Perda pajak atau retribusi, apabila berdasarkan hasil pengkajian dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6.4.2.Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecenderungan daerah yang ingin mengatur segala hal berdasarkan pandangan bahwa semua objek dan subjek yang berada di wilayah teritorinya menjadi kewenangan daerah sehingga harus tunduk kepada kemauan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Apa yang terjadi kemudian, adalah semacam euphoria dimana daerah adakalanya tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, diantaranya dengan membuat peraturan daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. Otonomi kadang-kadang juga diartikan bahwa daerah harus mampu mandiri, dan untuk itu perlu memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang setinggi-tingginya yang dijabarkan dalam bentuk penerbitan berbagai Perda pajak maupun retribusi tanpa mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai persyaratan penerbitan Perda dimaksud.

Adanya kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, berimplikasi kepada terbitnya Perda pajak dan retribusi selain jenis-jenis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga beranggapan bahwa Undang –undang tersebut memungkinkan daerah dapat menciptakan berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi. Kondisi demikian tercermin dari banyaknya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak dan retribusi baru yang tidak sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Bahkan sebenarnya, Undang-Undang juga mewajibkan daerah untuk mensosialisasikan terlebih dahulu pungutan pajak atau retribusi baru yang hendak dikenakan kepada masyarakat lokal sebelum diterbitkan menjadi Perda, namun ketentuan ini umumnya tidak dijalankan oleh daerah.

Pada pihak lain, Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa setiap penerbitan Peraturan Daerah tentang pajak atau retribusi yang menyalahi ketentuan undang-undang, maka Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud.

Ketentuan Undang-undang mengamanatkan bahwa Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan ke pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Penyampaian Perda-perda dimaksud pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah, karena hal itu menjadi amanat Undang-Undang dan ini berkaitan dengan kewenangan pusat dalam rangka pengawasan.

Mengingat bahwa terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 agak terlambat, dan guna mengingatkan kembali akan kewajiban Pemerintah daerah untuk menyampaikan Perda, maka Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD) telah melakukan tindakan proaktif yaitu meminta kepada Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Indonesia agar mengirimkan Perda dimaksud kepada DJPKPD. Hal ini dinyatakan dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah a.n Menteri Keuangan Nomor : S-37/MK.7/2001 tertanggal 4 Desember 2001.

Setelah diterbitkannya surat tersebut memang terlihat daerah-daerah mulai mengirimkan Perdanya kepada DJPKPD, walaupun ada juga Pemerintah Daerah yang sudah mengirimkan Perdanya sebelum diterbitkannya surat dimaksud. Berdasarkan pemantauan, selama kurun waktu Agustus 2001 sampai dengan Januari 2003 terdapat 9 Provinsi dan 83 Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan Perda dengan jumlah Perda masing-masing adalah 27 Perda Provinsi dan 861 Perda Kabupaten /Kota.

Provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mengirimkan atau menyampaikan Perdanya secara langsung adalah 21 dari 30 jumlah Provinsi seluruh Indonesia dan 287 dari 370 jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia atau persentase masing-masing adalah 70% dan 77,6%. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memenuhi amanat Undang-undang berkaitan dengan kewajiban mengirim atau menyampaikan Perdanya kepada Menteri Keuangan masih relatif rendah.

Di samping Perda-perda yang diterima langsung dari daerah, Direktorat Pendapatan Daerah DJPKPD juga menerima Perda dari Departemen Dalam Negeri sebanyak 85 Perda. Perda-perda tersebut dianggap sebagai Perda bermasalah yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. Usaha untuk memperoleh Perda juga dilakukan melalui surat permintaan Perda secara tersendiri yang dikirimkan langsung kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan. Surat permintaan ini dilakukan sehubungan dengan adanya keluhan dari dunia usaha yang diwakili oleh asosiasi atau dari lembaga tertentu tentang terbitnya suatu Perda yang kelayakannya masih perlu dipertanyakan. Selain daripada itu, sebagai bagian dari usaha komprehensif guna memperoleh Perda juga telah dilakukan pengumpulan Perda langsung ke lapangan. Kegiatan pengumpulan Perda ini dilakukan pada 31 (tiga puluh satu) kabupaten/kota dan diperoleh Perda sebanyak 555 Perda.

Dalam pada itu, guna mengantisipasi kemungkinan terbitnya Perda yang dikemudian hari ternyata bermasalah karena bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merasa perlu untuk melakukan pemantauan secara lebih dini. Pemantauan dilakukan dengan cara mencari informasi tentang hal tersebut dari sejak masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui jajaran Departemen Keuangan di daerah.

Hal itu direalisasikan melalui penerbitan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 2/IMK/2002 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk melakukan pemantauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperkirakan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyampaikan hasil informasi tersebut kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Instruksi Menteri Keuangan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-40/A/2002 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di seluruh Indonesia untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal Anggaran apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut diperkirakan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, belum ada informasi dari jajaran Departemen Keuangan di daerah berkaitan dengan adanya Raperda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6.4.3.Pengkajian Peraturan Daerah

Dari jumlah Perda yang terkompilasi sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah selanjutnya melakukan pengkajian terhadap Perda-perda dimaksud. Pengkajian tersebut dimaksudkan untuk memilah-milah Perda yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau Perda yang dianggap bermasalah yang memerlukan pengkajian lebih lanjut, dengan memahami judul dan mendalami materi/substansi yang diatur di dalamnya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka Perda kemudian dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang telah sesuai dengan jenis-jenis pajak dan retribusi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Perda-perda tentang jenis-jenis pajak dan retribusi baru (di luar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan).

3. Perda-perda tentang sumbangan.

4. Perda-perda yang bersifat pengaturan namun di dalamnya tercantum pula pungutan-pungutan yang mirip pungutan pajak dan atau retribusi.

5. Perda-perda yang bersifat pengaturan yang di dalamnya juga memuat pungutan namun pungutan tersebut berkaitan dengan jasa di bidang kepelabuhanan.

Perda-Perda yang masuk kelompok pertama pada dasarnya disetujui untuk diberlakukan sepanjang judul dan materi/substansi yang diatur didalamnya sudah sesuai dengan yang ditentukan dan diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, apabila dari kelompok ini terdapat Perda yang judulnya sesuai dengan yang tercantum dalam perundang-undangan namun substansi/materi yang ada di dalamnya mengatur hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan pengaturan dalam perundang-undangan maka terhadap Perda yang demikian ditindaklanjuti dengan meminta kepada Pemda yang bersangkutan untuk merevisi Perda tersebut.

Permintaan untuk merevisi Perda disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan hal tersebut kepada Pemda yang bersangkutan. Penilaian terhadap Perda Kelompok pertama seperti tersebut di atas, demikian pula penilaian terhadap kelompok Perda lainnya dilakukan melalui penelitian Perda satu persatu masing-masing dikaji secara mendalam dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sektor terkait. Berdasarkan pengkajian tersebut, Perda-perda yang materi/substansinya bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi selanjutnya dituangkan ke dalam matriks “Rekapitulasi Peraturan Daerah Yang Dipertimbangkan untuk Dibatalkan Beserta Alasan Pembatalannya”. Matriks rekapitulasi Perda tersebut diatas dipisahkan menurut kategori pajak, retribusi, sumbangan dan masing-masing dikelompokkan menurut sektor.

Khusus Perda tentang Kepelabuhanan untuk sementara tidak dimasukkan ke dalam matriks rekapitulasi Perda karena Menteri Perhubungan sudah merekomendasikan pembatalan Perda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

6.4.4.Tim Evaluasi PDRD

1. Jelaskan bagaimana cara kerja yang efektif, Tim PDRD melakukan evaluasi PDRD ?

Tim PDRD harus melakukan survey ke lapangan untuk menemukan jenis-jenis PDRD, yang seharusnya PDRD memiliki nama-nama objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administrasi, tanggal mulai berlakunya.

Nama PDRD yang baru dan janggal adalah identitas utama temuan evaluasi, yang keberadaannya dapat ditanyakan kepada wajib PDRD, bila mungkin diperoleh keputusan dari kepala daerah.

2 .Bagaimana mengatur PDRD agar sesuai dengan UU ?

PDRD bukan hanya nama dan tarif pungutannya saja. Perda PDRD harus mengatur juga objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, tata cara dan wilayah pemungutan. Aturan ini menggiring PDRD tradisional ke sistem modernisasi, misalnya bagi hasil PDRD antara Gedung Parkir/Perkantoran dengan Pemda.

3. Bagaimana dan apa pentingnya mendefinisikan objek PDRD dengan valid ?

Definisi objek PDRD tanpa batas menimbulkan multitafsir dan mendorong daerah untuk memperluas penganekaragaman PDRD tanpa potensi hasil pungutan PDRD yang akurat, sebaliknya tidak menyadari bakal terjadinya tragedi perekonomian, selain itu terjadinya pergeseran atas keharusan membayar pajak daerah.

Contoh, mendefinisikan reklame sebagai objek PDRD adalah dimaksudkan untuk memperkenalkan barang/jasa. Definisi reklame harus dibatasi tidak termasuk papan nama dan logo perusahaan. Bila pungutan PDRD terjadi atas papan nama, maka inilah bahan evaluasi untuk meperbaiki kompetensi SDM Daerah !

4. Apa model pendekatan PDRD yang optimal / terbaik ?

Terdapat beberapa pendekatan, serba lembaga yang terdiri dari DPRD, Satker, Gubernur/ Walikota/ Bupati, pendekatan serba kebijakan, yang mendorong munculnya banyak Perda bermasalah, dan pungutan yang tumpng tindih antara pusat dan daerah. Pendekatan yang serba barang/jasa yang menimbulkan multitafsir dan pendefinisian yang menjurus memperluas penganekaragaman. Pendekatan serba pelayanan/perizinan yang kurang mmemperhatikan aspek ekonomi dan kepentingan umum.

Jadi yang dimaksud dengan pendekatan serba lembaga, bukan Satker tetapi BUMN/BUMD atau pendekatan melalui privat goods. Misalnya BUMN/BUMD jalan Tol, dimana Pemda mendapat bagihasil atas Perda PDRD Jalan Tol. BUMN/BUMD juga bisa membesarkan ternak skala besar sebagai objek PDRD, jangan PIR (Peternakan Inti Rakyat) yang dijadikan objek.

5. Apa hubungan pelayanan dengan PDRD ?

Yang dimaksud dengan pelayanan publik yang baik, adalah pelayanan serba cepat, serba murah dan serba tepat. Jadi PDRD tidak tepat mengekploitasi pelayanan, PDRD menuju arah yang berlawanan, peraturan PDRD serba berbelit-belit, Perda PDRD tidak sinkron dengan UU, punguatan ganda, PDRD menghambat lalu lintas barang/jasa dan mengakibatkan biaya tinggi.

6.5. Pembatalan Perda

6.5.1.Alasan Pembatalan Perda

Perda-perda yang termasuk ke dalam matriks “Rekapitulasi Peraturan Daerah Yang Dipertimbangkan untuk Dibatalkan Beserta Alasan Pembatalannya” adalah merupakan Perda-perda yang direkomendasikan Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dibatalkan setelah melalui proses pengkajian yang intensif dan mendalam. Kegiatan pengkajian dilaksanakan oleh Tim Pengkajian Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 263/KMK.07/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Bahan Pertimbangan Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Mempersiapkan pertimbangan Menteri Keuangan kepada Menteri dalam Negeri berdasarkan hasil pengkajian Perda dimaksud;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Menteri Keuangan.

Keanggotaan Tim Pengkajian ini meliputi para aparat baik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Departemen Keuangan. Para Aparat dalam lingkungan Departemen Keuangan meliputi Biro Hukum dan Humas; Direktorat Pendapatan Daerah; Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak; Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sementara aparat dari luar Departemen Keuangan meliputi Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan; Biro Hukum dan Ortala, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian; Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan; Biro Hukum dan KSLN, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan; serta Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, mengingat luasnya cakupan Perda yang dibahas maka dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian Perda juga dilibatkan instansi-instasi lain di luar instansi-instansi tersebut diatasyaitu Departemen Tenaga Kerja; Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan; Departemen Kesehatan; serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Secara keseluruhan kegiatan Pengkajian Peraturan Daerah telah dilakukan terhadap 1528 Perda, yang meliputi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor Pertanian dan Peternakan, sektor Perdagangan dan Industri, sektor Kehutanan dan Perkebunan, sektor Pariwisata, sektor Kesehatan, sektor Ketenagakerjaan, sektor Pertanahan, dan sektor Perhubungan. Melalui kegiatan Pengkajian Perda tersebut direkomendasikan 206 Perda oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dibatalkan.

Alasan pokok Menteri Keuangan dalam merekomendasikan ke-206 Perda tersebut untuk dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah :

1. Tumpang tindih dengan pajak pusat;

2. Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi;

3. Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah;

4. Menghambat arus lalu lintas barang;

5. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

6. Berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah

6.5.2.Arah Ke Depan (Penyempurnaan UU PDRD)

6.5.2.1. Bagaimana menciptakan SInkronisasi

UU No.34 Tahun 2000 Pajak Baru?

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi

2. Objek pajak terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

3. Objek & dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan

umum

4. Bukan objek pajak Provinsi/Pusat

5. Potensinya memadai

6. Tidak berdampak negatif terhadap ekonomi

7. Memperhatikan keadilan dan kemampuan masyarakat

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Peluang Sinkronisasi

UU No.33/2004 dengan RUU Pajak Daerah

1. Desentralisasi fiskal akan lebih bermakna; tantangan bagi kapasitas administrasi perpajakan di daerah.

2. Daerah dapat menggali sumber potensial. Misal: Bali: Visa on arrival, airtime, dana CD dari hotel besar Bontang, Balikpapan, Nunukan: bagi hasil tambang, dana CD perusahaan minyak Kebumen: pajak sarang burung Sleman: retribusi pondokan, retribusi BTS Kalimantan Tengah: IHPH.

3. Potensi PAD akan langsung terkait dengan kebutuhan belanja dan pelayanan umum di daerah.

6.5.2.2.Pembangunan Kapasitas

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada gagasan yang berkembang di kalangan para pakar internasional, akademisi maupun praktisi di bidang desentralisasi fiskal, untuk menambahkan taxing power kepada Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari gambaran consolidated revenues APBD dan APBN (APBD Kabupaten/Kota + Provinsi + Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN), porsi PAD hanya sebesar 5,30% dari total consolidated revenues, di lain pihak pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah sekitar 30% dari consolidated expenditures.

Gambaran porsi PAD terhadap total consolidated revenues yang hanya 5,30% tersebut menunjukkan betapa sentralistisnya sisi penerimaan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi di satu pihak dan Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN di lain pihak. Sebagai perbandingan yang sama, masing-masing untuk developing countries, transition countries dan OECD countries rata-rata sebesar 9,27%, 16,59% dan 19,13%. Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah, dimana keterbatasan dana transfer dari Pusat untuk membiayai kebutuhan Daerah idealnya dapat ditutup oleh Daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya.

Untuk itu perlu dicarikan upaya untuk meningkatkan taxing power Daerah antara lain melalui pengalihan sepenuhnya beberapa pajak Pusat kepada Daerah (artinya daerah sepenuhnya menetapkan basis pajak, tarif maupun administrasi pemungutannya), pengalihan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Daerah dan lain-lain kebijakan sharing tax dan piggy backing system. Kabupaten/Kota perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh memungut pajak sampai dengan besaran tertentu.

PBB dan BPHTB dapat dialihkan menjadi pajak Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (tax-base) dan tarif sampai dengan batas tertentu atas kedua jenis pajak tersebut, meskipun untuk sementara waktu administrasinya akan tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/Pasal 29 Orang Pribadi yang sekarang dibagihasilkan kepada Daerah dapat dialihkan dalam bentuk Opsen atau piggy back, dimana Daerah seyogyanya diberikan kewenangan mengenakan opsi sampai dengan batas tertentu dibawah wewenang penuh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya Daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian.

Di lain pihak, dilihat dari sisi kewenangan yang menjadi tanggung jawab Daerah, Indonesia tergolong Negara yang melaksanakan desentralisasi dengan Bank Dunia dan Nota Keuangan dan RAPBN Pemerintah Indonesia pada berbagai tahun suatu proses yang “big-bang”. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran expenditure assignment yang dilaksanakan oleh daerah pada tahun 1990-an sebesar 16,59% dari Total Consolidated Expenditure (APBD+APBN) meningkat menjadi 27,78% pada tahun 2001.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

6.6.Ruang Lingkup Makro bukan Mikro

Kesalahan Perda karena bersifat mikro yang seharusnya Perda PDRD itu mencakup ruang lingkup yang makro. Tindakan Perda yang dapat dibenarkan, adalah :

  1. Perda jangan mencegat orang perorang untuk memungut PDRD.

Pemda sebagai Perumus PDRD jangan menjadi pelaksana / petugas pemungut.

Pemda sebaiknya membuat Perda bahwa Pungutan PDRD sebaiknya dilakukan oleh Badan/Lembaga, kemudian Pemda memperoleh bagihasil dari Badan.

  1. Perda seharusnya berorientasi mempercepat arus barang dan uang yang diperdagangkan secara lokal, bukan ekspor/impor.

Masih banyak barang lain selain daripada tembakau, gula dan alkohol, dimana pusat bertahan atas cukai rokok sebagai sumber keuangan negara. Seharusnya Pemda tidak kehabisan akal, inisiatif dan kreatifitas untuk membuat Perda PDRD.

3. Pungutan public goods adalah bersifat pajak. Jadi pungutan PDRD oleh Badan/Lembaga adalah privat goods yang bersifat retribusi dalam skala besar, yang akan menganut asas non diskriminasi dan adil.

6.6.1.Bagaimana upaya optimalisasi PAD melalui PDRD ?

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

6.6.2.Apa cara terbaik dalam meningkatkan instensifikasi PDRD ?

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

6.6.3.Bagaimana Cost dan Benefit berperan dalam peningkatan PDRD ?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

6.6.4.Sampai dimana Pemda berkoordinasi merumuskan Perda PDRD ?

Keanggotaan Tim Pengkajian ini meliputi para aparat baik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Departemen Keuangan. Para Aparat dalam lingkungan Departemen Keuangan meliputi Biro Hukum dan Humas; Direktorat Pendapatan Daerah; Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak; Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

Sementara aparat dari luar Departemen Keuangan meliputi Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan; Biro Hukum dan Ortala, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian; Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan; Biro Hukum dan KSLN, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan; serta Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, mengingat luasnya cakupan Perda yang dibahas maka dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian Perda juga dilibatkan instansi-instasi lain di luar instansi-instansi tersebut diatasyaitu Departemen Tenaga Kerja; Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan; Departemen Kesehatan; serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

6.6.5.Apa mungkin ada peluang sinkronisasi PDRD dengan Per UU ?

1. Desentralisasi fiskal akan lebih bermakna bilamana mendorong pengembangan tantangan bagi kapasitas administrasi perpajakan daerah.

2. Pemerintahan Daerah dapat menggali sumber Pajak Daerah yang potensial.

Misal,

Bali, Visa on arrival, airtime, dana CD dari hotel besar Bontang,

Balikpapan, Nunukan bagi hasil tambang, dana CD perusahaan minyak Kebumen, pajak sarang burung

Sleman, retribusi pondokan, retribusi BTS

Kalimantan Tengah, IHPH.

3. Potensi PAD akan langsung terkait dengan kebutuhan belanja dan pelayanan umum di daerah.






Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.