Diskusi Ekonomi dan Keuangan Daerah


HARMONISASI PAJAK DAERAH
Juni 24, 2008, 5:01 am
Filed under: PAJAK/RETRIBUSI DAERAH | Tag:

B U K U

PERIMBANGAN EKONOMI & KEUANGAN PUSAT& DAERAH

DISUSUN OLEH : DRS. HARRY WALUYA, MM

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM BPPK DEPARTEMEN KEUANGAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6.1.Masalah Hubungan Pajak Pusat dan Daerah

Hingga 2008, Departemen Keuangan yang harus berupaya keras, tidak bisa mengatasi ketidak harmonisan, hal ini mengingat semakin banyaknya perda-perda yang bermasalah. Harmonisasi perpajakan daerah, hanya dapat diselesaikan dengan cara menyusun sistematika berupa perubahan UU 34/2000. Bila mengingat UU No.34/2000 yang di dalamnya terdapat terbukanya kewenangan propinsi / kabupaten terhadap penetapan pajak daerah, dan pemberlakuan berbagai jenis pajak maupun retribusi baru.

UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam tahun 2008 ini, pemerintah akan merevisi UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satu poinnya mempertimbangkan untuk mengatur jenis-jenis pajak yang dapat ditarik daerah. Tindakan pemerintah ini disebut amandemen/perubahan UU No. 34/2000 di DPR adalah untuk jenis-jenis pajak yang dapat ditarik daerah. Keterbukaan inilah yang menimbulkan masalah karena banyaknya penafsiran lain selain jenis pajak yang akan diatur, jadi semakin banyak bertambah jenis-jenis pajak daerah.

Sehubungan dengan banyaknya PERDA-PERDA bermasalah, Menteri Keuangan meminta Depdagri membatalkan 369 peraturan daerah dari 4.412 yang sudah dilaporkan dan dievakuasi pemerintah pusat hingga akhir Januari tahun ini karena dianggap berpotensi menimbulkan masalah. Perda dianggap bermasalah jika ditemukan terjadi tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat, pengenaan Retribusi yang lebih bersifat sebagai pajak atau bertentangan dengan prinsip retribusi, menghambat arus barang, modal, dan manusia, serta menjadikan biaya kegiatan ekonomi lebih mahal. Berdasarkan Intruksi Menteri Keuangan No.1/MK0.10/2004, daerah diminta memberikan laporan kepada pemerintah pusat atas setiap perda yang dikeluarkan[1].
Untuk mendukung evaluasi terhadap 440 perda itu yang jumlahnya menjadi 4.412, dari 13.520 produk kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah, Istana akan meninjau kembali produk hukum yang mengikat ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah.
[2]

Bagaimana meng amandemen UU 34 / 2000 jo. UU 18 / 1997 tentang pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah oleh propinsi/kabupaten ? Bagaimana memperluas tax base dengan pengecualian tertutupnya kemungkinan multi interprestasi bagi pemerintah daerah otonom untuk memperluas atau mengusulkan pajak baru ?

6.2. Perpajakan dan Retribusi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 27 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teori maupun praktik merupakan jenis pungutan yang baik.


6.2.1.Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 dapat diklasifikasikan yaitu jenis pajak tingkat profinsi atau tingkat I dan jenis pajak Kabupaten/Kota atau tingkat II. Jenis pajak tingkat I bersifat limitatif yang berarti provisi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provisi terkait dengan kewenangan provisi sebagai daerah otonom yang tgerbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenagan yang tidak atau belum dapast dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenagan bidang pemerintahan tertentu.

Jenis pajak tingkat II tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluanga untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut.

1.1 Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

1.2 Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

a. Pajak Hotel dan Restoran;

b. Pajak Hiburan;

c. Pajak Reklame;

d. Pajak Penerangan Jalan;

e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

6.2.2.Retribusi Daerah

Ketentuan secara lengkap mengenai objek dan subjek retribusi telah diatur dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dimana kewenangan daerah dalam pemungutan retribusi hanya ada pada penetapan tarif dan sasaran pengenaan retribusi.

Retribusi dibagi atas tiga golongan:

a. Retribusi Jasa Umum;

Dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasasrkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Untuk mencapai sasaran dimaksud, penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, antara lain, dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

b. Retribusi Jasa Usaha;

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

6.2.3.Persyaratan PDRD

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan, yang memenuhi kriteria, adalah sebagai berikut:

a. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;

b. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

c. potensinya memadai;

d. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

e. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;

f. menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan

a. Tingkat penggunaan jasa;

b. Tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;

b. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

c. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Cara perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud diatas serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif .

6.3.Jenis-jenis Pajak Provinsi

UU No. 34 / 2000 atau selama 8 tahun telah membedakan jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, kabupaten atau kota, tergantung cakupan umum, objek, subyek dan wajib pajak.

Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :

· PKB = Pajak Kendaran Bermotor

· PKAA = Pajak Kendaran Atas Air

· BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

· BBNKAA = Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air

· PBBKB = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

· P3ABT = Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

· P3AP = Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Sejak 1957, dengan UU No. 11 Darurat, ternyata tidak semua pajak cocok untuk dijadikan pajak daerah, sebagian besar menyebabkan pajak daerah tidak potensial. Dengan UU No. 18/1997 Jo. UU No. 34 / 2000, pajak daerah adalah iuran wajib langsung dari pribadi tanpa imbalan yang seimbang, untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan pajak daerah adalah untuk kepentingan bersama, untuk stabilitas ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Objek pajaknya memiliki mobilitas yang rendah artinya sulit dipindahkan, misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang walet. Jadi yang menanggung pajak adalah masyarakat setempat (lokal). Adapun pajak daerah yang tidak cocok antara lain, pajak ekspor/impor, pajak pemancar R/TV, pajak reklame dalam media cetak/elektronik.

6.3.1.Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:

a. Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);

d. Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh persen);

e. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);

f. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);

g. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);

h. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);

i. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%.

6.3.2.Peraturan Daerah Tentang Pajak

(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur

ketentuan mengenai:

a. nama, objek dan subjek pajak;

b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;

c. wilayah pemungutan;

d. masa pajak;

e. penetapan;

f. tata cara pembayaran dan penagihan;

g. kedaluwarsa;

h. sanksi administrasi;

i. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:

a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;

b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;

c. asas timbal balik.

6.3.3.Perumusan Perda

Mendagri dengan Peraturan No. 16/2005 memandu produk hukum PDRD menjadi Perda yaitu produk hukum yang diterbitkan oleh kepala daerah. Berdasarkan sifarnya, Perda PDRD bersifat mengatur. Mekanisme penyusunan Perda PDRD berawal dari rancangan / pembahasan PDRD dari Satker / Tim Perda dan Biro Hukum. Sekda menerima dan melakukan perubahan / penyempurnaan usulan dari Tim Perda Satker. Hasil rancangan Perda dari Sekda disampaikan ke DPRD.

SATKER

TIM PERDA

SATKER

BIRO HUKUM

DPRD





Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.